Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (KaKanwil Kemenag) Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada jajaran DPD GMNI Jawa Timur dalam audiensi di Kantor Kanwil Kemenag Jatim, Jumat (25/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri para pengurus DPD GMNI Jatim dan pengurus DPC GMNI, serta jajaran pejabat Kanwil Kemenag Jatim dari sejumlah bidang serta tim redaksi majalah MPA.
Dalam audiensi dan klarifikasi yang berjalan gayeng tersebut, KaKanwil menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas persoalan yang berkaitan dengan penyebutan nama GMNI di Majalah Mimbar Pembangunan Agama (MPA) Kanwil Kemenag edisi September 2026. Persoalan tersebut seyogyanya diselesaikan melalui komunikasi dan dialog secara langsung.
KaKanwil berharap tidak ada pihak yang mempertahankan ego sehingga persoalan justru berkembang menjadi polemik baru. “Saya salah, mohon maaf. Tidak usah ego. Saya salah. Menurut saya, yang perlu kita lihat adalah ke depan. Insyaallah kita akan selalu ke depan. Mari kerja sama,” pintanya.
Ia menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut disampaikan dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang yang pernah menjadi aktivis, Kakanwil mengaku memahami perasaan ketika sebuah organisasi atau kelompok merasa didiskreditkan.
“Saya ini aktivis. Saya tahu perasaan teman-teman seperti apa ketika didiskreditkan. Apalagi kalau sampai ada tudingan yang menyakitkan. Karena itu, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya,” katanya.
Selain menyampaikan permintaan maaf, Kakanwil menilai sejarah organisasi perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai sejarah dan keberadaan masing-masing organisasi.
Ia juga menyinggung pentingnya memahami GMNI secara proporsional. GMNI memiliki komitmen untuk bersama-sama membangun Indonesia dan tidak berafiliasi dengan PKI. Dalam audiensi tersebut, Kakanwil juga membuka ruang bagi jajaran GMNI untuk menyampaikan pandangan mengenai sejarah dan keberadaan organisasi secara langsung. Ia menilai dialog menjadi bagian penting untuk meluruskan informasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat secara lebih objektif. “Insyaallah kita akan selalu ke depan. Mari kerja sama,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Majalah MPA Kanwil Kemenag Jawa Timur, Ahmad Maulana, menyampaikan permohonan maaf kepada GMNI atas kesalahan penulisan yang dimuat dalam Majalah MPA. Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab redaksi sekaligus upaya meluruskan kekeliruan yang telah menimbulkan respons dari berbagai pihak.
Maulana menegaskan, kesalahan dalam tulisan tersebut tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan. Namun, setelah menerima respons dan melakukan verifikasi internal, redaksi mengakui adanya kekeliruan dalam penulisan.
"Memang tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Namun, dari respons yang kami terima memang luar biasa. Kami akui itu memang kesalahan," ujarnya.
Ketua DPD GMNI Jawa Timur Kelvin Arisudin mengatakan, isu mengenai GMNI yang dikaitkan dengan PKI menjadi salah satu hal yang perlu diluruskan. Karena itu, pihaknya menilai audiensi dengan Kanwil Kemenag Jatim dapat menjadi jembatan untuk mengklarifikasi persoalan sekaligus membangun pemahaman yang benar mengenai sejarah GMNI.
"Keinginan kami di sini tidak hanya DPD GMNI Jawa Timur, namun kita juga bersama dengan DPC GMNI Surabaya yang memang hari ini lagi panas-panasnya soal isu GMNI itu adalah underbow PKI," ujar Kelvin.
Ia menegaskan, pihaknya datang dengan itikad baik untuk membuka ruang dialog. Sejarah organisasi perlu ditempatkan secara proporsional dan diluruskan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.
Kelvin juga menyinggung isi majalah yang menjadi salah satu pemicu persoalan. Ia memahami bahwa kesalahan penulisan tersebut bukan merupakan sesuatu yang disengaja. Meski demikian, dampak yang ditimbulkan membuat persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka. "Bahwa apa yang di majalah itu juga bukanlah hal yang disengaja," jelasnya.
Sekretaris DPD GMNI Jawa Timur Michael Purnomo menambahkan, kedatangan pihaknya ke Kanwil Kemenag Jatim merupakan bentuk tanggung jawab organisasi untuk mengakomodasi keresahan yang disampaikan sejumlah DPC GMNI di Jawa Timur.
Menurut Michael, isu tersebut menjadi perhatian serius karena muncul pada momentum September yang bagi GMNI memiliki sensitivitas tersendiri, terutama berkaitan dengan narasi sejarah Gerakan 30 September dan PKI. “Intinya kami memiliki permintaan kepada jajaran pimpinan Kementerian Agama Jawa Timur agar kita bisa sama-sama meluruskan sejarah,” kata Michael.
Selain dengan Kanwil Kemenag Jatim, Michael menyebut persoalan tersebut juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah pihak, termasuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI serta sejumlah senior organisasi.
Michael menegaskan, GMNI memilih jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Harapannya, komunikasi yang telah dibangun dengan Kemenag Jatim dapat menjadi ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan pemahaman sejarah mengenai GMNI.
“Ini kita buka komunikasi dulu ke tingkatan provinsi, karena permasalahan ini adanya di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.
•Tim MPA
Your email address will not be published. Required fields are marked *
